Senator Chuck Grassley dari Partai Republik Amerika Serikat telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menuntut persetujuan Kongres untuk menerapkan tarif baru. Langkah ini datang sehari setelah Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan rencana tarif luas pada berbagai barang impor. Grassley, yang mewakili negara bagian Iowa yang sangat bergantung pada perdagangan pertanian global, bermitra dengan Senator Demokrat Maria Cantwell dari Washington dalam RUU berjudul ‘Trade Review Act of 2025.’
Isi RUU:
-
Persetujuan Kongres: Tarif baru harus disetujui oleh Kongres dalam waktu 60 hari sejak diumumkan; jika tidak, tarif otomatis diblokir.
-
Kongres AS: Terdiri dari House of Representatives (DPR) dan Senat, dengan mayoritas anggota dari Partai Republik yang juga pendukung Trump.
Reaksi dan Kontroversi:
-
Langkah Grassley menyusul suara empat Senator Republik lainnya yang mencoba mencabut tarif Trump atas barang dari Kanada, menunjukkan perpecahan dalam partai.
-
Meskipun langkah tersebut dianggap tidak kemungkinan menjadi undang-undang karena dukungan Partai Republik terhadap kebijakan Trump, Grassley tetap menegaskan kewenangan Kongres dalam masalah perdagangan.
-
Beberapa Senator Republik, seperti Jerry Moran, James Lankford, dan Susan Collins, mengekspresikan kekhawatiran dan kebingungan terhadap tarif yang dikenakan pada berbagai negara, termasuk sekutu AS.
-
Meskipun Trump mempertahankan kebijakan tarif sebagai langkah melindungi Amerika Serikat dari perdagangan yang tidak adil, sebagian besar warga, termasuk separuh warga Amerika dan satu dari lima warga Republik, menilai tarif akan lebih merugikan daripada menguntungkan.
Catatan Penting:
Grassley, anggota Senat AS yang paling lama menjabat, tidak secara langsung mengkritik Trump dalam RUU-nya, namun menegaskan kembali peran Konstitusi AS yang memberikan wewenang perdagangan kepada Kongres. Dengan perbedaan pendapat di Kongres, arah kebijakan perdagangan AS tetap menjadi sorotan dan kontroversi.
Sumber: Reuters
Catatan: Informasi di atas berdasarkan artikel berita yang disampaikan oleh Reuters pada tanggal 4 April 2025.
Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Akan Diadili Karena Percobaan Kudeta